nusakini.com--Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan sistem elektronik dalam proses administrasi dan pelayanan publik. Sistem manajemen keamanan informasi telah dibangun Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan seluruh sistem elektronik berjalan dengan baik. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi tersebut menarik pemerintah daerah lain untuk menggali lebih dalam. 

Bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) kota Surabaya, Selasa (6/6), tiga orang dari Pemerintah Provinsi Bali disambut oleh Yudho Febriadi, Kabid e-Government dan Yusti Mustiko, Kabid Teknologi Informasi Dinkominfo kota Surabaya. 

• Wujudkan Birokrasi Bersih Dan Melayani, Pemkot Surabaya Ajak Selurih Lapisan Masyarakat Kampanye AntiKorupsi
• Kembangkan Potensi Surabaya, Wali Kota Eri Gandeng 6 Perguruan Tinggi
• Pemkot Surabaya Siapkan Swab Gratis di Bandara Juanda bagi Tamu World Habitat Day
• Sambut Hangat Delegasi Hari Habitat Dunia, Pemkot Surabaya Suguhi Pertunjukkan Campursari
• Tak Ingin Warga Tergenang, Pemkot Surabaya Rutin Normalisasi Sungai Kalimas

Yudho Febriadi, kabid e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya menjelaskan, seluruh proses yang ada di Pemerintah Kota Surabaya dijalankan secara elektronik. LPSE kota Surabaya telah mendapatkan ISO 27001 : 2013 untuk Information Security Management System. Untuk berproses menjadi tersertifikasi ada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi.  

Yudho melanjutkan, untuk perlindungan aset dilakukan perlindungan pada akses pintu, pendeteksi asap, cctv, sensor suhu dan kelembapan udara dan tabung PMK. CCTV yang terpasang memiliki daya tampung satu bulan. Proses sirkulasi udara juga diatur untuk mengatur udara yang panas maupun dingin. Manajemen kabel jaringan dilakukan dengan pencatatan rutin. UPS dan genset juga disiapkan untuk menstabilkan suplai listrik ketika listrik mati.  

Masih menurut Yudho, server diletakkan di lemari yang sesuai standar dan di atas raise floor. Lemari server dikunci dan hanya orang tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemegang kunci. Awalnya sertifikasi dilakukan secara swakelola, sedangkan sekarang dilakukan penunjukan langsung untuk pendampingan dan sertifikasi. 

Yudho menambahkan, audit eksternal dilakukan dari pihak pemberi sertifikasi selama tiga hari. Audit yang dilakukan meliputi dokumen, perekaman cctv, log server, raise floor. Disaster recovery center juga dibangun dengan record data yang sama. Agar ketika terjadi kegagalan data langsung bisa dipakai. (p/ab)